265 Senin, 27 Oktober 2014 | 16:31:24

Adanya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pengembang Tertib

Adanya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pengembang Tertibmappijatim

Keputusan Joko Widodo (Jokowi) selaku Presiden RI, untuk membentuk Kementerian dan Tata Ruang dianggap tepat. Hal tersebut menegaskan Tata Ruang merupakan panglima dalam planning pembangunan Indonesia kedepan, khususunya implementasi reformasi agraria yang amat dibutuhkan Indonesia. Pengembang pun tidak dapat sembarangan membuka lahan baru.

Bernardus Djonoputro, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), mengatakan hal itu sesaat paska pengumuman Kabinet Kerja 2014-2019, Minggu (26/10).

“Dengan adanya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, akan merubah perencanaan selama ini berdasarkan discretionary system menjadi regulatory system. Seluruh pengembang harus menaati dan mengikuti rencana tata ruang yang berlaku,” ucap Bernardus.

Rencanan tata ruang mesti diterapkan dengan konsisiten, Bernardus menambahkan. Begitu juga halnya dengan insentif serta disinsentif maupun kebijakan hukum kepada pelanggaran-pelanggaran tata ruang. Seluruhnya telah tercantum aturannya di UU Nomor 26/2007. Kementerian baru hanya tinggal menjalankan dan mengendalikannya.

“Harapan saya, Pak Ferry Mursyidan Baldan selaku politisi yang banyak bersentuhan dengan isu pertanahan selama di DPR mesti segera melakukan pengukuhan bidang tata ruang. Sekarang ini permasalahan tata ruang, selain di Ditjen Penataan Ruang PU, juga terpecah di 8 direktorat jenderal dan direktorat. Mazhab perencanaan tata ruang yang diawali mulai akhir tahun 1960-an, sekarang ini semestinya berada pada puncak relevansinya sebagai pemimpin,” ucap Bernardus.

Sekarang ini pekerjaan rumah tersulit selain dari menata rencana detail tata ruang (RDTR), ialah aturan zonasi sejumlah lebih dari 5.000 kota atau kabupaten yang membutuhkan perhatian penuh.

“Keluwesan Menteri baru dalam berinteraksi dengan daerah akan menjadi gerbang. Namun menteri juga harus didukung oleh tim tata ruang yang berkompeten, untuk dapat menerjemahkan UU 26/2007 menjadi perangkat hukum pembangunan, land register dan land title,” ucap Bernardus.

Sumber : kompas property

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

Pencarian Berita