www.peluangproperti.com

Walaupun Indonesia akan memiliki pemimpin atau presiden baru, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PNN) tetap segera merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Menteri PNN, Armida Alisjahbana mengatakan apapun hasil pengumuman nantinya, Kementerian PNN akan langsung bekerja menyusun RPJMN yang dimulai dengan RPJMN teknokratik.

"Presiden (SBY) tentu akan menggelar sidang kabinet untuk fokus prioritas program sampai dengan akhir masa jabatan. Tapi kami juga punya tugas khusus merampungkan RPJMN lima tahun, dimulai dengan teknokratiknya dulu, lalu definitifnya setelah Oktober 2014," ujar Armida saat berbincang di Jakarta, seperti ditulis Kamis (10/7/2014).

Armida menambahkan tentang proyek infrastruktur, salah satu proyek yang akan diserahkan pada pemerintahan mendatang adalah mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang bernilai Rp 200 triliun. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PNN, Dedy S Priatna mengatakan bahwa JSS akan dikaji ulang pada pemerintahan selanjutnya yang otomatis menyebabkan target konstruksi terlambat dari rencana tahun ini.

"JSS silahkan Presiden yang akan datang yang putuskan. Apakah mau dilanjutkan atau tidak. Yang jelas sebelum pemerintahan SBY berakhir ada 15 proyek infrastruktur yang akan memulai kontruksi maupun diselesaikan masalahnya," jelas Armida.

Dia pun membantah bila 19 proyek infrastruktur lain gagal direalisasikan pada masa kepemimpinan Presiden SBY. "Bukan gagal, tapi memang tidak perlu Pak Menko Perekonomian yang turun tangan, jadi dibagi-bagi dan itu perlu proses," tambahnya.

Pemberitaan yang ada mengatakan bahwa ada 35 proyek infrastruktur prioritas yang ditargetkan untuk memulai konstruksi pada tahun ini. Namun sebelum Oktober 2014 ini, hanya 15 proyek yang mampu diselesaikan di masa pemerintahan sekarang dan selanjutnya akan diteruskan di pemerintahan yang baru.

JSS adalah salah satu proyek yang tidak masuk dalam proyek prioritas karena harus dikaji ulang. "Kenapa tidak masuk prioritas karena diputuskan untuk direstrukturisasi ulang tentang siapa anggota konsorsiumnya. Jadi untuk pemerintahan baru," tegas Dedy.

Sumber: liputan 6